E-sea sebagai Portal KKPRL Nonberusaha

Setiap individu yang melakukan aktivitas di perairan pesisir, wilayah perairan, atau yurisdiksi tertentu selama minimal 30 hari harus memenuhi persyaratan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). Ini menandakan bahwa KKPRL tidak hanya diperlukan oleh Pelaku Usaha, tapi juga bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan nonberusaha.

Pada tanggal 29 November 2023, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis sebuah aplikasi berbasis website bernama e-SEA. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan sarana yang lebih mudah dan efisien bagi pengelolaan ruang laut, khususnya dalam pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk kegiatan nonberusaha.

Dengan kehadiran platform e-SEA, diharapkan pengajuan KKPRL untuk kegiatan nonberusaha akan menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam tentang proses pengajuan KKPRL untuk kegiatan nonberusaha.

Baca pengajuan KKPRL untuk kegiatan berusaha di sini.

PKKPRL dan KKRL

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) merupakan dokumen yang didapatkan oleh pemohon dari pengajuan KKPRL. PKKPRL dan KKRL ini merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ).

Dokumen yang diperlukan untuk kegiatan berusaha adalah PKKPRL, sedangkan bagi kegiatan nonberusaha dapat berupa PKKPRL atau KKRL.

Pengajuan KKPRL untuk Kegiatan Nonberusaha

Sebelumnya, pengajuan KKPRL nonberusaha dilakukan melalui Sistem Elektronik Kementerian Kelautan dan Perikanan bernama SI HANDAL. Namun, sekarang permohonan diajukan melalui website baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bernama e-SEA.

Pemohon KKPRL dapat berasal dari Pelaku Usaha (swasta), Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Lokal/Masyarakat Tradisional. Perbedaan dari masing-masing pemohon dijelaskan sebagai berikut:

Pengajuan dari Pelaku Usaha (Swasta)

Dokumen yang akan diterbitkan untuk kegiatan nonberusaha akan berbeda bergantung pada pemohonnya. Bagi Pelaku Usaha dalam hal ini adalah pihak swasta, maka dokumen yang akan diterbitkan sama dengan dokumen untuk kegiatan berusaha yaitu PKKPRL. Namun pengajuan permohonan tidak dilakukan melalui OSS, melainkan melalui e-SEA.

Perbedaan izin dari keduanya yaitu pada kegiatan berusaha, Pelaku Usaha masih harus mengurus dokumen lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi sebelum menjalankan usahanya. Tetapi, untuk kegiatan nonberusaha, kegiatan dapat langsung dijalankan setelah mendapatkan PKKPRL.

Pengajuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah

Dokumen yang diterbitkan bagi pemohon yang berasal dari pemerintah/pemerintah daerah adalah KKRL atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut. Pengajuan KKRL oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk kegiatan nonberusaha juga diajukan melalui aplikasi e-SEA.

Pengajuan dari Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal

Untuk pengajuan dari masyarakat tradisional dan/atau masyarakat lokal, dokumen yang diberikan adalah PKKPRL. Dokumen ini diberikan kepada masyarakat yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berupa:

Perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis
perikanan budidaya menetap
pergaraman
wisata bahari
permukiman di atas air

Proses Pengajuan KKPRL Melalui Aplikasi E-SEA

E-SEA adalah sistem elektronik yang digunakan untuk penyelenggaraan KKPRL nonberusaha. Pemohon dapat mengajukan permohonannya melalui aplikasi E-SEA yang dapat diakses di sini.

Pemohon yang akan mengajukan permohonan melalui e-SEA diharuskan untuk membuat akun e-SEA terlebih dahulu. Untuk membuat akun, data yang harus diisikan oleh pemohon yaitu:

NPWP
Nama
Email address
Password

Setelah melakukan pembuatan akun, pemohon dapat masuk ke aplikasi e-SEA menggunakan email dan password yang sudah terdaftar, kemudian melakukan pengajuan KKPRL melalui menu permohonan.

Pada menu permohonan, pemohon diminta untuk memilih kategori pemohon terlebih dahulu. Adapun kategori yang dapat dipilih yaitu kategori pemerintah atau swasta.

Selanjutnya, pemohon diminta untuk melakukan pengisian Form Pendaftaran Permohonan. Data-data yang harus diisi meliputi:

NIK Pemohon
NPWP Pemohon
Nama Pemohon
Jabatan Pemohon
Instansi Pemohon
Alamat Pemohon
No. Hp Pemohon
No. Telepon Pemohon
Email Pemohon
Provinsi (sesuai alamat lokasi yang dimohonkan)
Kabupaten (sesuai alamat lokasi yang dimohonkan)
Kecamatan (sesuai alamat lokasi yang dimohonkan)
Jenis Kegiatan
Skala Usaha
Reklamasi (diisi dengan ‘ya’ atau ‘tidak’ sesuai dengan perencanaan)
Nama Perairan
Proyek Strategis Nasional/PSN (diisi dengan ‘ya’ atau ‘tidak’)
Luas (Ha)
Panjang (Km)
Kedalaman (mdpl)

Pengisian Dokumen pada Aplikasi E-SEA

Dokumen yang diisikan oleh pemohon pada e-SEA pada dasarnya sama dengan dokumen yang harus diisi oleh Pelaku Usaha pada permohonan PKKPRL melalui sistem OSS. Dokumen yang harus diisikan yaitu:

Surat Permohonan Perizinan Nonberusaha
Koordinat lokasi yang dimohonkan
Rencana Bangunan dan Instansi di Laut
- Dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan, dan manfaat kegiatan usaha
- Kegiatan eksisting yang dimohonkan
- Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya
- Rencana tapak/site plan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya
- Deskriptif luasan (Ha) yang dibutuhkan pada lokasi usaha yang dimohonkan per kegiatan utama dan penunjangnya
- Peta lokasi/plotting batas-batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (langitude) berskala minimal 1:50.000
Informasi Pemanfaatan Ruang Laut
Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya
- Ekosistem sekitar
  - Mangrove
  - Lamun
  - Terumbu karang
- Hidro-oseanografi
  - Arus
  - Gelombang
  - Pasang surut
  - Batimetri
  - Profil dasar laut disertai gambar
  - Kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat
  - Aksesbilitas lokasi dan sekitarnya

Hak dan Kewajiban Pemegang PKKPRL Atau KKRL

Pemohon KKPRL baik untuk kegiatan berusaha maupun nonberusaha yang sudah melewati proses pengajuan KKPRL akan mendapatkan PKKPRL atau KKRL. Hak dan kewajiban pemegang PKKPRL atau KKRL diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 136 dan Pasal 137.

Hak yang diperoleh pemegang PKKPRL atau KKRL yaitu:

Menggunakan PKKPRL atau KKRL untuk pemenuhan persyaratan atau pengurusan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha.
Memanfaatkan dan/atau menggunakan ruang sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan PKKPRL atau KKRL yang diberikan.

Kewajiban yang harus dipenuhi pemegang PKKPRL atau KKRL meliputi:

Memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas.
Menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di sekitarnya.
Melakukan kegiatan secara ramah lingkungan.
Menjaga kelestarian ekosistem laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan.
Menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut.
Memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat.
Melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha.
Membongkar bangunan dan instalasi di laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi.
Tidak menimbulkan konflik sosial.
Tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan kepentingan nasional.
Menyampaikan laporan perolehan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha.
Menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang paling sedikit memuat:
1. kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, dan/atau perizinan nonberusaha; dan
2. realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal perizinan berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan.
Kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau perizinan nonberusaha; dan
Realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau perizinan Nonberusaha telah diterbitkan.
Bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut;
Melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi; dan/atau
Menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.

Peran Konsultan KKPRL dalam Pengajuan PKKPRL dan KKRL

Dalam pengajuan PKKPRL maupun KKRL, diperlukan kajian teknis sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, Pemohon dapat menggunakan jasa konsultan KKPRL.

Konsultan KKPRL adalah penyedia jasa yang memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu, diantaranya:

penyusunan peta lokasi dalam bentuk shapefile,
analisis kesesuaian tata ruang sesuai dengan RZWP-3-K/RZWP dalam pemenuhan informasi pemanfaatan ruang laut di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan,
pemenuhan terkait informasi ekosistem sekitar, serta hidrografi yang memuat pemodelan data hidro-oseanografi.

Salah satu konsultan KKPRL yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam pengajuan KKPRL adalah PT Citra Melati Alam Prima.

Hingga tahun 2023, PT Citra Melati Alam Prima telah membantu klien dalam proses pengurusan 17 KKPRL di seluruh Indonesia. KKPRL yang diajukan meliputi kegiatan pelabuhan, terminal khusus (tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), pembuangan hasil pengerukan ke laut (dumping area), serta kabel bawah laut. Dengan total izin KKPRL yang diterbitkan seluas 994,33 hektare dengan PNBP sebesar 18 milyar rupiah.

Kegiatan tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota seperti Kota Denpasar, Kota Semarang, Kota Balikpapan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Cilacap, Kota Samarinda, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Lampung, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Besar.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai layanan kami, Anda dapat berkonsultasi dengan kami di sini.

Selain menyediakan layanan pengurusan KKPRL, kami juga menyediakan layanan lainnya dan memberikan edukasi terkait KKPRL yang dapat Anda lihat di sini.

Kami menyediakan layanan pengurusan KKPRL dan layanan edukasi KKPRL untuk membantu masyarakat memahami cara yang tepat dalam memanfaatkan ruang laut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari upaya kami dalam perlindungan lingkungan laut, guna mencegah kerusakan lingkungan dan mengedepankan keberlanjutan penggunaan sumber daya laut.

Penulis: Lintang Catur Pratiwi
Editor: Silvi Kusuma Astuti