Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus dilakukan sebelum memulai kegiatan konstruksi pembangunan gedung. Selain itu PBG juga merupakan salah satu… baca selengkapnya
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan salah atau persyaratan dasar untuk memperoleh perizinan berusaha selain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan… baca selengkapnya
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha. Artikel ini… baca selengkapnya
Sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sering kita dengar istilah izin lokasi dan izin prinsip. Izin ini diberikan oleh kepala daerah… baca selengkapnya
Kawasan hutan di Indonesia telah ditetapkan fungsinya oleh pemerintah sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pemanfaatan hutan, termasuk… baca selengkapnya
Indonesia memiliki kawasan hutan dengan berbagai fungsi peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peruntukan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis… baca selengkapnya
Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha merupakan bentuk jaminan kepastian hukum… baca selengkapnya
Dalam era pembangunan yang berkelanjutan, aspek lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini tercermin dari… baca selengkapnya
Analisis Dampak Lalu Lintas atau Andalalin adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui dampak dari pembangunan terhadap kondisi lalu lintas pada… baca selengkapnya
Setiap individu yang melakukan aktivitas di perairan pesisir, wilayah perairan, atau yurisdiksi tertentu selama minimal 30 hari harus memenuhi persyaratan… baca selengkapnya
Proses perizinan dalam mendirikan dan mengelola sebuah usaha seringkali membingungkan. Bahkan, orang dengan strategi bisnis yang brilian pun bisa terhambat… baca selengkapnya
Indonesia telah mengambil langkah penting dalam mengatur pemanfaatan ruang laut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu hal… baca selengkapnya
