Perizinan

Permenperin 37/2025: Perizinan Usaha Industri Menuju Efisiensi dan Keberlanjutan
05 Nov 2025
Permenperin 37/2025: Perizinan Usaha Industri Menuju Efisiensi dan Keberlanjutan

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar… baca selengkapnya

PerMen LH 22/2025: Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
31 Oct 2025
PerMen LH 22/2025: Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Pemerintah kembali merilis kebijakan baru terkait proses perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22… baca selengkapnya

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025: Aturan Perizinan Berusaha Terbaru Melalui OSS
23 Oct 2025
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025: Aturan Perizinan Berusaha Terbaru Melalui OSS

Sebagai upaya penguatan ekosistem investasi di Indonesia, pemerintah telah menetapkan regulasi terbaru. Salah satu langkah strategis untuk mendukung tujuan tersebut… baca selengkapnya

Pertek Emisi Genset dan Regulasi Emisinya
19 Aug 2025
Pertek Emisi Genset dan Regulasi Emisinya

Penggunaan genset semakin marak karena kebutuhan energi cadangan terus meningkat. Sektor industri, rumah sakit, perkantoran, hingga permukiman padat banyak mengandalkan… baca selengkapnya

Lahan Sawah Dilindungi (LSD): Benteng Hijau di Tengah Krisis
24 Jul 2025
Lahan Sawah Dilindungi (LSD): Benteng Hijau di Tengah Krisis

Alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah, terus meningkat. Data Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa Indonesia kehilangan 90.000 hektare lahan sawah setiap… baca selengkapnya

PP 28 / 2025 dan PP 5 / 2021: Apa yang Baru dan Apa Bedanya?
17 Jul 2025
PP 28 / 2025 dan PP 5 / 2021: Apa yang Baru dan Apa Bedanya?

Dunia usaha di Indonesia terus bergerak dinamis, menuntut regulasi yang adaptif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu terobosan baru  yang… baca selengkapnya

PP 28 / 2025: Kewenangan Persetujuan Lingkungan Sesuai Lokasi
10 Jul 2025
PP 28 / 2025: Kewenangan Persetujuan Lingkungan Sesuai Lokasi

Pemerintah kembali membuat gebrakan signifikan dalam pengurusan perizinan berusaha melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan… baca selengkapnya

Penambangan Pasir Laut: Legal tapi Berisiko? Fakta dan Regulasi
10 Jul 2025
Penambangan Pasir Laut: Legal tapi Berisiko? Fakta dan Regulasi

Pembangunan infrastruktur yang cepat meningkatkan kebutuhan pasir laut sebagai bahan utama untuk reklamasi laut, dengan kata lain meningkat pula kegiatan… baca selengkapnya

Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan kepada Provinsi dan Kabupaten / Kota
19 Nov 2024
Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan kepada Provinsi dan Kabupaten / Kota

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan berkewajiban memastikan penyederhanaan dan percepatan penerbitan persetujuan lingkungan. Upaya ini diwujudkan dengan melakukan penugasan proses persetujuan… baca selengkapnya

Pengurusan Dokumen PKKPRL Pengerukan (Dredging) dan Dumping Laut
05 Nov 2024
Pengurusan Dokumen PKKPRL Pengerukan (Dredging) dan Dumping Laut

Salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha pelabuhan dalam menjaga kelancaran operasional adalah memastikan kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan… baca selengkapnya

Pengurusan Dokumen PKKPRL Pengerukan (Dredging) Pasir Laut dan Reklamasi
04 Nov 2024
Pengurusan Dokumen PKKPRL Pengerukan (Dredging) Pasir Laut dan Reklamasi

Reklamasi ruang laut adalah salah satu solusi untuk menghadapi keterbatasan lahan darat. Dengan reklamasi ruang laut, pengembang atau developer dapat… baca selengkapnya

Ini Bedanya Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan
31 Oct 2024
Ini Bedanya Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan

Dalam dunia usaha, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, terdapat tiga istilah yang sering tertukar: dokumen lingkungan, izin lingkungan dan… baca selengkapnya