Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus mendorong penguatan tata kelola perizinan lingkungan hidup yang lebih modern, transparan, dan… baca selengkapnya
Setiap hari kita menggunakan berbagai macam produk, mulai dari makanan dan minuman, hingga perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan pribadi. Setelah… baca selengkapnya
Pemerintah kembali merilis kebijakan baru terkait proses perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22… baca selengkapnya
Sebagai respon atas dinamika kebutuhan investasi dan percepatan berusaha, Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah menetapkan… baca selengkapnya
Pada artikel sebelumnya yang berjudul Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan kepada Provinsi dan Kabupaten / Kota, telah dijelaskan jenis usaha dan/atau… baca selengkapnya
Pada saat ini implementasi sistem Amdalnet yang dioperasikan Kementerian Lingkungan Hidup sudah semakin luas. Sistem ini tidak hanya berlaku untuk… baca selengkapnya
Pengembangan atau perubahan usaha dan/atau kegiatan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam proses bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha. Setiap… baca selengkapnya
Dalam dunia usaha, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, terdapat tiga istilah yang sering tertukar: dokumen lingkungan, izin lingkungan dan… baca selengkapnya
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memegang peran penting untuk memastikan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan… baca selengkapnya
Dokumen AMDAL terdiri dari tiga bagian yaitu formulir Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL. Dokumen RKL-RPL memuat upaya untuk mengelola… baca selengkapnya
AMDAL disusun untuk rencana kegiatan yang memiliki dampak penting dan mengakibatkan perubahan yang mendasar terhadap komponen lingkungan hidup. Dokumen AMDAL… baca selengkapnya
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa persyaratan… baca selengkapnya
